Menkeu Suahasil Nazara lantik 14 pejabat baru, tegaskan mutasi era Purbaya tetap sah

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 September 2026, termasuk 12 pejabat eselon II. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026, serta merujuk pula pada KMK Nomor 218 dan 219 Tahun 2026.

Suahasil menjelaskan langkah ini sebagai kelanjutan dari proses mutasi dan promosi yang sudah berjalan: 'Ini penyempurnaannya. Supaya tambah, ada yang mutasi, ada yang promosi. SK-nya sudah cukup dan kemudian kita lantik pada hari ini,' katanya.

Latar belakang pelantikan ini penting untuk dipahami. Pada 10 September 2026, saat masih dijabat Purbaya Yudhi Sadewa, Kemenkeu melakukan perombakan pejabat yang kemudian memicu keberatan dari dua Direktur Jenderal: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. Keduanya meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan, dengan alasan ada nama-nama yang dianggap 'ajaib' — masuk tanpa melalui proses assessment dan talent management standar, yang dinilai memberi sinyal buruk bagi pejabat lain yang telah menjalani proses seleksi secara normal.

Menghadapi keberatan itu, Suahasil — yang kini menjabat Menteri Keuangan menggantikan Purbaya — menegaskan bahwa pelantikan sebelumnya tetap sah secara hukum: 'Enggak, ini yang kemarin sudah ikut pelantikan sudah sah. Ini adalah penyempurnaan setelah itu.' Ia menjelaskan proses Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) melibatkan seluruh pejabat eselon I untuk menyampaikan usulan dari unit masing-masing sebelum penempatan final ditetapkan.

Di antara pejabat yang dilantik tercatat Herman Saheruddin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris KSSK, Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, serta sejumlah kepala kantor wilayah di berbagai direktorat jenderal. Suahasil menyebut rotasi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan agar organisasi terus bergerak dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

Episode ini menggambarkan bagaimana pergantian pucuk pimpinan kementerian dapat memicu ketegangan internal soal legitimasi keputusan personalia pendahulunya, terutama ketika proses assessment formal dipersepsikan dilewati. Penyelesaian melalui 'penyempurnaan' — bukan pembatalan terbuka — adalah cara umum birokrasi Indonesia meredam friksi tanpa mengakui adanya kesalahan prosedural secara eksplisit.