BNPB menetapkan enam provinsi sebagai fokus utama pengendalian karhutla pada awal September 2026: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Status prioritas tidak berarti provinsi lain bebas kebakaran; BNPB juga melaporkan kejadian di Bangka Belitung, Kalimantan Utara dan wilayah lain.
Riau menunjukkan besarnya operasi. BNPB mencatat sekitar 18.882,16 hektare lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 4 September 2026 di 10 kabupaten dan dua kota. Dukungan mencakup patroli udara, operasi darat, modifikasi cuaca dan beberapa helikopter water bombing.
Jambi juga berada dalam status siaga darurat karhutla sampai 30 November. Pada pemantauan 3 September, BNPB menyebut 266 hotspot berdasarkan data BMKG. Angka itu menempatkan Jambi sebagai salah satu konsentrasi titik panas yang perlu diawasi.
Kalimantan Tengah mempertahankan status siaga darurat tingkat provinsi sampai 31 Oktober, dengan sejumlah kabupaten dan kota memiliki status penanganan masing-masing. Kalimantan Selatan juga menetapkan status siaga darurat untuk karhutla dan kekeringan sampai akhir Oktober.
Di Kalimantan Barat, status penanganan mencakup beberapa kabupaten seperti Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang, Ketapang dan Landak. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara karena akses, gambut dan luas area dapat membuat satu metode saja tidak cukup.
Water bombing bekerja pada titik yang bisa dijangkau dari udara, sedangkan tim darat melakukan pemadaman dan pendinginan. Modifikasi cuaca mencoba memanfaatkan awan yang tersedia untuk meningkatkan peluang hujan. Ketiganya punya batas: pesawat tidak menggantikan pendinginan gambut, dan modifikasi cuaca tidak bisa menciptakan awan dari udara yang benar-benar kering.
BNPB juga menekankan pencegahan: patroli, pemantauan hotspot, larangan membuka lahan dengan membakar dan pelaporan dini ketika warga melihat api atau asap. Dalam periode cuaca sangat kering, mencegah satu titik api baru sering lebih efektif daripada menambah sumber daya setelah kebakaran membesar.
Karena situasi dapat berubah per jam dan per kabupaten, daftar provinsi prioritas harus dibaca sebagai peta operasi nasional, bukan peta keselamatan lokal. Untuk keputusan di tingkat warga, informasi BPBD, BMKG dan pemerintah daerah tetap menjadi rujukan paling dekat.