Saham Whoosh beralih dari Danantara ke Kemenkeu: pemerintah tegaskan tanpa APBN langsung, ekonom ingatkan risiko fiskal jangka panjang

Pengelolaan saham Indonesia di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang beroperasi dengan merek Whoosh, akan dialihkan dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Saat ini, 60% saham perusahaan operator KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) dimiliki Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) — terdiri dari KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga dan PTPN III — sementara 40% sisanya dipegang Beijing Yawan HSR Co Ltd dari pihak China.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita Manthovani menegaskan skema pengalihan ini sudah ditetapkan dan dibahas sedemikian rupa sehingga 'tidak dengan melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI'. Pengelolaan akan dilakukan melalui dua special mission vehicle (SMV) fiskal di bawah Kemenkeu.

Skala persoalan keuangan di balik keputusan ini cukup besar. Proyek Whoosh menelan total investasi sekitar USD7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD1,2 miliar yang sebagian besar didanai pinjaman China Development Bank (CDB) serta suntikan ekuitas pemegang saham. Beban ini telah menggerus kinerja keuangan konsorsium: PSBI membukukan kerugian Rp4,98 triliun sepanjang 2025, yang memangkas ekuitasnya dari Rp14,26 triliun pada 2023 menjadi tersisa Rp5,1 triliun. Sementara itu, piutang KAI kepada PSBI melonjak hingga Rp10,41 triliun akibat suntikan likuiditas yang terus dialirkan untuk menjaga proyek tetap berjalan.

Meski pemerintah menegaskan tak ada keterlibatan APBN langsung, sejumlah ekonom mengingatkan risiko tersembunyi tetap ada. Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengatakan: 'Meskipun skema awal dirancang agar tidak menggunakan APBN secara langsung, pemerintah tetap harus menghitung potensi risiko jangka panjang terhadap keuangan negara, mengingat proyek infrastruktur strategis kerap memiliki implikasi subsidi atau penjaminan di masa mendatang.' Faktor kuncinya: Whoosh adalah proyek penugasan negara yang secara skala sebenarnya melampaui kapasitas normal BUMN konsorsium PSBI, dan dalam kesepakatan dengan China, pemerintah memberikan jaminan (guarantee) atas utang proyek tersebut.

Sejumlah analisis memperkirakan beban fiskal riil berupa kewajiban pembayaran bunga utang sekitar Rp1,2 triliun per tahun — dan ini baru permulaan, mengingat pokok utang dalam jumlah jauh lebih besar baru jatuh tempo pada dekade mendatang. Kompleksitas bertambah karena struktur utang dari CDB didenominasi dalam dolar AS dan yuan China, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah berpotensi membengkakkan beban cicilan riil dalam rupiah.

Ada pula kekhawatiran operasional pasca-peralihan: jika pengalihan pengelolaan saham PSBI (pemilik KCIC) ke SMV Kemenkeu tidak diimbangi integrasi operasional yang baik dengan jaringan KAI, kualitas layanan Whoosh berisiko terganggu dan menjadi kurang efisien. Idealnya, meski kepemilikan berpindah ke SMV, pengelolaan operasional tetap dilakukan KAI yang punya pengalaman menjalankan jaringan kereta.

Sejumlah rekomendasi telah diajukan untuk mengurangi risiko jangka panjang, termasuk skema debt-to-equity swap terbatas dengan pihak China — di mana sebagian utang pokok dikonversi menjadi tambahan kepemilikan saham China, dengan syarat Indonesia tetap memegang kendali mayoritas 51% — serta optimalisasi pendapatan non-tiket melalui pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun Halim dan Tegalluar.

Episode ini menjadi studi kasus tentang bagaimana proyek infrastruktur strategis berskala besar, yang awalnya dirancang sebagai kerja sama BUMN-swasta asing, pada akhirnya kerap membutuhkan campur tangan langsung otoritas fiskal negara ketika beban keuangan operator BUMN melampaui kapasitasnya. Klaim 'tanpa APBN langsung' secara teknis dapat benar dalam jangka pendek, tetapi tidak menghilangkan eksposur negara terhadap jaminan utang yang telah disepakati sejak awal proyek.