Setelah sempat keadaan kahar, tiga anak usaha Bayan Resources kantongi tambahan kuota produksi 15-20 juta ton

Kementerian ESDM menyetujui revisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) 2026 untuk tiga anak usaha Bayan Resources (BYAN): PT Tiwa Abadi, PT Tanur Jaya dan PT Fajar Sakti Prima. Direktur Jenderal Minerba ESDM, Tri Winarno, menyebut angka tambahan kuota produksi sekitar 15-20 juta ton total untuk ketiga perusahaan, setelah dokumen teknis dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan evaluasi.

Persetujuan ini datang setelah periode tegang bagi Bayan. Pada 11 September 2026, perusahaan mengumumkan keadaan kahar karena perubahan RKAB 2026 belum diterbitkan untuk ketiga anak usahanya, sehingga sempat tak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah terkontrak. Force majeure dalam industri tambang biasanya berarti perusahaan secara formal memberi tahu mitra dagang bahwa kewajiban pengiriman tak dapat dipenuhi karena faktor di luar kendalinya, dalam hal ini perizinan pemerintah.

Yang membuat kasus ini menarik secara editorial adalah waktunya: penerbitan RKAB terjadi tak lama setelah pengusaha Haji Isam mengambil 30% saham BYAN dari pemilik sebelumnya, Low Tuck Kwong. Tri Winarno membantah ada keterkaitan langsung, menegaskan bahwa setiap aksi korporasi pergantian pemegang saham tambang wajib mendapat izin terpisah dari Menteri ESDM sebelum dianggap sah secara hukum, terlepas dari proses persetujuan RKAB.

Dampak ketidakpastian ini sempat terlihat di pasar kredit. Sebelum RKAB terbit, lembaga pemeringkat Moody's Ratings memangkas prospek (outlook) BYAN menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat korporasi (CFR) perusahaan di level Ba1. Perubahan outlook semacam ini biasanya mencerminkan kekhawatiran investor terhadap risiko operasional jangka pendek, bukan penilaian ulang fundamental jangka panjang perusahaan.

Bagi pembaca yang mengikuti sektor batu bara Indonesia, kasus ini menggambarkan bagaimana proses administratif perizinan — yang sering dianggap rutin — dapat langsung memengaruhi kemampuan produksi dan reputasi kredit perusahaan besar. Kuota tambahan 15-20 juta ton yang kini disetujui akan memulihkan kapasitas Bayan untuk memenuhi kontrak yang sempat tertunda, tetapi belum ada konfirmasi resmi soal kompensasi kepada pelanggan yang terdampak force majeure sebelumnya.